LBH CIKA, Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum Harus sama Di Masyarakat – Jarrak POS
Connect with us

Uncategorized

LBH CIKA, Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum Harus sama Di Masyarakat

Published

on

Bandarlampung–Pelayanan hukum terhadap masyarakat sebagai pencari keadilan harus dilakukan aparat penegak hukum dengan sama sebagaimana Asas Equality Before the Law. Asas ini adalah norma yang melindungi hak asasi warga negara,  dimana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, dengan demikian setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dalam rangka menguji implementasi asas hukum ini,  Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH – CIKA) telah mengajukan penangguhan penahanan dan penangguhan sementara perkara atau laporan polisi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Lampung karena perkara perdatanya masih di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) terkait kepemilikan tanah Jalur Tol Trans Sumatera Ungkap Ansori. (Senin, 18/11/19).

” Kita sedang ajukan penangguhan penahanan Klien Kami (Y, S. HUM Bin HZ) dan penangguhan perkara Nomor: LP/628/IV/2018/LPG/SPKT,  Tanggal 16 April 2018 karena perkara perdatanya sedang tahap banding kepemilikan tanahnya berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Mgl Tanggal 06 November 2019″ Ujar Advokat muda berbakat dan terkenal ini.

Permohonan Penangguhan Penahanan
dan Penangguhan Sementara Perkara/Laporan Polisi  Nomor: LP/628/IV/2018/LPG/SPKT, Tanggal 16 April 2018, bukan tanpa dasar karena berdasarkan hukum bahwa terkait sengketa kepemilikan tanah  harus dihentikan sementara jika ada persoalan pidananya.

Adapun alasan hukum diajukannya permohonan di atas,  Gindha Ansori Wayka menyebutkan minimal ada empat  alasan hukumnya yakni Pertama,  adanya Pasal 81 KUHP, penundaan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan Prayudisial menunda putusan; Kedua, adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma 1/1956), Pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.’; Ketiga,  adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU Nomor 14 Tahun 1970 dan “Prejudiciel geshil” poin 3 disebutkan dalam hal diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana; dan Keempat adanya Putusan MA RI Nomor: 413/K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo Putusan MA RI Nomor: 628/K/Pid/1984 Tanggal 22 Juli 1985 Jo Putusan MA RI Nomor: 915/K/Pid/2016 Tanggal 27 Oktober 2016.

” alasan penangguhan ini bukan tanpa dasar,  tapi cukup dan sangat berdasar hukum mengingat ketentuan hukum menggariskan hal demikian,  alasan hukum di atas juga digunakan oleh Kejati dan Polda Lampung dalam penghentian sementara perkara yang kami tangani lainnya yakni LP/B-621/VI/2017/SPKT, tanggal 02 Juni 2017, Pelapor An. Dani Firmansyah Bin H Zailaini” Urai Dosen Muda progresif ini.

Fakta hukum terkait tindak pidana terjadi  atas kepemilikan tanah,  mayoritas dihentikan sementara proses penyelidikan dan penyidikannya karena alasan demi hukum.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Praktisi Hukum Ini, bahwa selain perkara yang  dihentikan sementara oleh Kejati Lampung pada Tahap P-19, ada lagi perkara yang lain yang ditanganinya kini dihentikan oleh penyidik Polda Lampung.

” selain perkara di atas,  ada juga perkara lainnya yang kami tangani dihentikan sementara oleh penyidik Polda Lampung dengan alasan sedang dalam sengketa  yakni LP/B-915/VIII/2017/LPG/SPKT, Tanggal 20 Agustus 2017 dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu atas SHM yang dilalui Jalur Tol Trans Sumatera (JTSS)  dihentikan sementara Penyelidikannya dengan  alasan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma 1/1956)” terang aktifis anti korupsi ini.

Lebih lanjut Gindha menjelaskan Kliennya (Y, S. HUM Bin HZ) adalah penerima kuasa dari sekelompok orang yang kini sedang melakukan gugatan atas sengketa kepemilikan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang STA 79+025 km sampai dengan STA 112+185 km berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/95/B.05/HK/2017 Tanggal 3 Maret 2017. Tersangka Y, S.HUM Bin HZ ditahan oleh Polda Lampung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/95/RES 1.9/IX/2019 Tanggal 27 September 2019.

“karena sudah di tahan sejak september 2019, maka kami ajukan surat kepada Kejati dan Kapolda Lampung berdasarkan surat Nomor : 137/B/LBH-CIKA/XI/2019, Tanggal 18 November 2019, Hal : Permohonan Penangguhan Penahanan dan Penangguhan Sementara Perkara/Laporan Polisi  Nomor: LP/628/IV/2018/LPG/SPKT, Tanggal 16 April 2018″ tutur Gindha.

Disinggung harapannya kepada Kapolda dan Kajati Lampung, Akademisi Muda ini berharap penegak hukum dapat mengimplementasikan asas Equality Before the Law dengan adil dan berlaku bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu.

” kami berharap dengan testimoni dan permohonan yang kami sampaikan Klien Kami (Y, S.HUM Bin HZ)  dapat ditangguhkan penahanannya dan perkaranya juga ditangguhkan sementara dengan alasan demi hukum, hingga sengketa keperdataan terkait kepemilikan tanah yang dilalui jalur tol yang kini sedang tahap banding berkekuatan hukum tetap (inkracht)” tutupnya. (Seno)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Calon Walikota Bandar Lampung Dang Gusti Ike Edwin Mengucapkan ; Selamat Ulang Tahun Ke-56 Provinsi Lampung, 18 Maret 2020

Published

on

By

Continue Reading

Uncategorized

ISM Dukung TEC Jadi Bupati Lampung Selatan

Published

on

By

Lampung, JARRAKPOSJAMBI.COM | Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H. Tony Eka Candra (TEC) tak henti-hentinya terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik Organisasi, Komunitas, Paguyuban, maupun Kelompok Masyarakat jelang Pilkada 23 September 2020 mendatang.

Kali ini dukungan datang dari Paguyuban Ikatan Sopir Material (ISM) Kecamatan Candipuro, Way Panji, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang mendeklarasikan dukungannya disela acara silaturahmi Anggota ISM bersama H. Tony Eka Candra, yang dipusatkan di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, Minggu, (1/3/2020).

Foto ; Rec.dok/

Ketua Paguyuban Ikatan Supir Material (ISM) AF. Yanto mengatakan, dalam pertemuan Anggota ISM kali ini, keluarga besar para pemilik dan pengemudi Angkutan selain bersilaturahmi, pihaknya sekaligus memberikan dukungan penuh Kepada H. Tony Eka Candra dan siap mendukung serta berjuang untuk memenangkannya dalam Pemilihan Bupati Lampung Selatan 2020 mendatang.

Dihadapan ratusan Anggota ISM Yanto menegaskan, bahwa Program dan Janji Kerja H. Tony Eka Candra sejalan dengan keinginan para pengusaha pemilik dan pengemudi angkutan diantaranya, “peningkatan kualitas infrastruktur jalan” yang selama ini masih menjadi kendala para pengusaha dan pengemudi angkutan, meningkatkan hasil komoditas pertanian sehingga kegiatan angkutan barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung Selatan dapat meningkat, serta memiliki program berkantor di kecamatan dan desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kami akan ikut ambil bagian, dan menyebarluaskan kepada para pengusaha dan pengemudi angkutan yang lain beserta segenap keluarga besar, untuk bersama-sama satu komitmen memenangkan H. Tony Eka Candra menjadi Bupati Lampung Selatan priode 2021-2024 mendatang,” tegas Yanto diiringi yel-yel TEC Bupati dari seluruh Anggota.

Foto ; Rec.dok/

Sementara, Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H. Tony Eka Candra menyambut hangat dukungan dari para “Pramudi” (pengusaha dan Pemilik Angkutan), yang siap untuk memperjuangkan kemenangannya pada Pilkada Lampung Selatan 2020 mendatang.

Tony yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menegaskan, dengan adanya dukungan dari para “Pramudi” hal ini membuktikan bahwa program Pro Rakyat H. Tony Eka Candra diterima dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat Lampung Selatan.

“Saya berterima kasih atas segala doa dan dukungan dari keluarga besar “Pramudi” yang tergabung dalam wadah Ikatan Supir Material (ISM) dan dukungan ini tentunya akan menambah semangat juang saya dan memberikan kontribusi yang besar bagi saya untuk terus berikhtiar maju menjadi Bupati Lampung Selatan kedepan,” ujar TEC.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung Selatan ini menyampaikan secara gamblang program Pro Rakyat dan janji kerjanya jika kelak terpilih menjadi Bupati Kabupaten Lampung Selatan yakni menjadikan Kabupaten Lampung Selatan menjadi Kabupaten ‘Termaju’ di Provinsi Lampung.

“Tidak semua orang yang tidak mampu terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga jangan sampai ada masyarakat Lampung Selatan yang mengalami gizi buruk dan kekurangan pangan, oleh karenanya Pemerintah harus hadir untuk memberikan bantuan pangan gratis secara langsung bagi masyarakat kurang mampu,” ujar TEC.

Kemudian, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), pihaknya juga memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan, dengan membebaskan biaya pendidikan sampai tingkat SMU/SMK/Sederajat, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk berbagai jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi, dengan harapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung Selatan akan meningkat.

“Revitalisasi bidang kesehatan juga harus dilakukan, karena tidak semua masyarakat menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga bagi warga Lampung Selatan yang tidak mampu, kedepan cukup dengan menunjukan KTP Lampung Selatan akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah setempat termasuk rawat inap, dalam upaya meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Masih banyak lagi program-program yang nanti akan dilakukan, baik perhatian khusus terhadap pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui program ‘Kartu Petani Berjaya’, untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), guna peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran petani,” tutur TEC.

TEC yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan, disisi lain program yang akan dilaksanakan adalah di sektor Infrastruktur fisik maupun non fisik, penciptaan lapangan kerja dengan mendatangkan investasi yang ramah lingkungan dan berpihak kepada rakyat, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perhatian terhadap pemberdayaan pemuda dan perempuan, pengembangan ekonomi kreatif melalui UMKM dan Koperasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan perhatian dibidang mental spiritual dalam rangka membentuk karakter bangsa yang religi, serta iman dan taqwa.

“Meningkatkan tunjangan Aparatur Desa, RT, Kepala Dusun/ Lingkungan, Guru Honor, Guru PAUD, Guru Mengaji, lmam Masjid, Marbot Masjid, Penjaga Makam, Pembantu Penghulu, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Babinsa, Babinkamtibmas, Linmas, serta para pemimpin berbagai agama sebagai perwujudan perhatian pemerintah terhadap pembangunan dibidang mental spritual dan keamanan,” ucapnya.

Kemudian, membangun pusat kegiatan Olah raga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) disetiap Kecamatan, untuk menciptakan Atlit-Atlit berprestasi, serta sebagai tempat berinteraksi dan sebagai pusat kegiatan masyarakat serta pusat kuliner di setiap Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan.

Foto ; Rec.dok/

Selaras dengan program Gubernur Lampung, Ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini juga mengatakan, dalam programnya nanti TEC akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang sampai saat ini belum dinikmati oleh masyarakat secara memadai, baik infrastruktur untuk fasilitas umum, pertanian dan perkebunan.

Tidak hanya itu saja, Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung ini juga bertekad untuk meningkatkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi ASN, dan menghilangkan maraknya dugaan “Jual Beli Jabatan,” akan menjadi perhatian khusus TEC dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk wajib menghilangkan dugaan “Fee Proyek” dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

Foto ; Rec.dok/

” Dengan mengucap Bismillah, saya siap memberikan pengabdian terbaik untuk Kabupaten Lampung Selatan, dan bila terpilih pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan pada 23 September 2020 mendatang, bersama Partai Politik dan seluruh elemen Masyarakat, akan membawa Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten ‘Termaju’ di Provinsi Lampung yang aman, maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, dan bermartabat, menuju Lampung Selatan Berjaya,” pungkas TEC. /jpj

Editor : Dik Eno

Continue Reading

Uncategorized

Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang, S.H, M.Hum mengatakan rapat untuk membahas permasalahan kecelakan Kereta Api

Published

on

By

Batu Bara, JARRAKPOSJAMBI.COM—Mengantisipasi terulangnya kembali kecelakaan tabrakan antara Kereta Api (KA) dengan pengguna jalan lainnya,

Kapolres Serdang Bedagai gelar dan pimpin Rapat Koordinasi Bersama Instansi Pemangku Kepentingan Lalu Lintas, Rabu (22/01/2020) di  Aula Patriatama Polres Sergai.

Hadir dalam Rakor tersebut Kapolres Sergai AKBP Robin  Simatupang, S.H, M.Hum, Kasat Lantas AKP Agung Basuni, SH, SIk, Kadishub Kab. Sergai Mangatur Pardamean Naibaho, S.H, Kadis Kesehatan Kab. Sergai dr. Bulan Simanungkalit.

Juga hadir pihak PT. Jasa Raharja Putra, PT. KAI Wilayah Sei Rampah Lintong, Pimpinan RSU. Sultan Sulaiman dr. Tengku Safran, RSU. Trianda Rusli Nasution, Dinas Tarukim Kab.Sergai, Dinas PUPR Kab. Sergai, Pemeritah Kec.Sei Rampah dan Kepala Desa Firdaus.

Kapolres Sergai AKBP Robin  Simatupang, S.H, M.Hum mengatakan rapat untuk  membahas permasalahan kecelakan Kereta Api bersama instansi terkait di wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai.

Kapolres menekankan selama kurun waktu 1 minggu terakhir sudah 2 kali terjadi kecelakan Kereta Api yang mengakibatkan seorang korban tewas, 2 luka parah dan 3 luka ringan.  Sebelumnya juga  sudah banyak terjadi kejadian serupa.

Menindak lanjuti terjadinya kecelakaan Kereta tersebut Kapolres mengundang instansi pemangku kepentingan lalunlintas untuk melaksanakan Rapat Koordinasi  mencari solusi dan mengantisipasi terjadinya Kecelakan Kereta Api terulang kembali.

Pada Rakor tersebut Kapolres Sergai mengajak seluruh unsur instansi yang hadir untuk membuat palang Kereta Api di tempat yang sering dilalui kendaraan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.

Sekedar diketahui, di Kabupaten Sergai khususnya di Wilkum Polres Sergai ada 11 perlintasan KA yang tidak terpasang palang pintu dijalan yang dilintasi oleh Kereta Api sehingga rentan menimbulkan kecelakaan.

Setelah berkoordinasi akhirnya secara bersama untuk bersinergi membuat masyarakat pengguna jalan nyaman dijalan.

PT. KAI dan Dinas Perhubungan menyanggupi akan segera menindak lanjuti 11 Palang perlintasan yang belum terpasang.

Sedangkan pihak rumah sakit diharapkan  melayani dan  setiap pasien yang datang berobat terutama pasien laka segera menangani lakalantas yang menyangkut nyawa.

Sedangkan kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa diminta berkordinasi dengan Dinas Satpol PP, Dinas Tarukim dan Polri untuk segera membersihkan pohon pohon yang menghalangi pandangan pengguna jalan didekat lerlintasan Rel Kereta Api.

Juga disepakati pemasangan spanduk himbauan dari Kapolres yang didampingi oleh Instansi terkait di Perlintasan Kereta Api Dusun II Pasar Rodi Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai. (Jpj)

Editor ; Seno

Continue Reading

Trending