Tersangka Baru Akan Diumumkan KPK, Terkait Kasus Korupsi Di Daerah – Jarrak POS
Connect with us

Hukum

Tersangka Baru Akan Diumumkan KPK, Terkait Kasus Korupsi Di Daerah

Published

on

jarrakposjambi.com, Jakarta–malam ini KPK akan mengumumkan tersangka baru dalam sebuah perkara korupsi.

Namun Febri enggan menjelaskan lebih jauh soal perkara yang sedang diselidiki KPK.

“Pukul 19.00 WIB malam ini direncanakan konferensi pers bersama Pak Laode,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Febri enggan komentar lebih banyak tentang kasus tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa perkara dan tersangka nanti berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di daerah.

“Kasus baru di daerah,” singkatnya. (jpj)

Editor : Seno Aji,

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Diduga Terlibat Kasus Suap Proyek, KPK Tangkap Ketua DPRD dan Eks Kepala Dinas PUPR Muara Enim

Published

on

By

JAKARTA, WWW.JBM.CO.ID |Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (26/4/2020). Dua orang tersebut berinisial RS dan AHB.

AHB merujuk pada Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan RS merujuk pada mantan Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi (RS).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, keduanya ditangkap karena terjerat kasus dugaan suap terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kasus ini adalah pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

“Penangkapan dua tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim atas nama tersangka RS dan tersangka AHB tadi pagi Minggu tanggal 26 April 2020 jam 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020) malam.

Nama Aries HB dan Ramlan Suryadi disebut di dalam dakwaan Ahmad Yani sebagai pihak yang bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Pemkab Muara Enim.

Firli mengatakan, keduanya ditangkap lantaran tim lembaga antirasuah telah memiliki minimal dua alat bukti untuk menjerat mereka.

“Hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup sehingga KPK dapat menemukan kedua tersangka tersebut,” kata Firli.

Namun Firli belum bersedia membeberkan kronologi penangkapan dua pihak yang sudah dijadikan tersangka tersebut. Firli menyerahkan kepada Plt Jubir KPK Ali Fikri untuk menjelaskan hal tersebut.

“Silakan ke Jubir karena datanya sudah dikasih Jubir Ali Fikri,” kata Firli.

Yang pasti, Firli mengklaim KPK terus bekerja memberantas korupsi meski di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 seperti saat ini. Termasuk terus mengembangkan dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK sebelumnya.

“Kami komitmen untuk melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kami terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya Covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan,” kata dia.

Dalam kasus suap di Pemkab Muara Enim, KPK menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus dugaan suap 16 proyek jalan di Kabupaten Muara Enim.

Selain Ahmad Yani, KPK juga menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar dan Robi Okta Fahlevi selaku swasta pemilik PT Enra Sari.

Bupati Ahmad Yani diduga menerima suap USD 350 ribu dari Robi Okta melalui Elfin Muhtar. Suap diterima Ahmad Yani agar perusahaan Robi Okta mendapatkan pekerjaan proyek 16 jalan di Muara Enim.

Robi merupakan pemilik PT Enra Sari, perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan commitment fee 10% dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar. /Red-jarrakposjambi

Editor ; SA

Continue Reading

Berita

Akademisi: Menolak Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dipidana

Published

on

By

JAKARTA, JARRAKPOSJAMBI.COM | Advokat dan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H. mengatakan bahwa menghalangi jenazah terdampak Covid-19 yang akan dimakamkan dapat dijerat pidana sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Ya betul, menghalangi jenazah terdampak corona yang akan dikuburkan dapat dikenakan pidana yaitu kurangan selama satu bulan, memang kecil tapi minimal dapat memberikan efek jera,” Ujar Andriansyah saat dihubungi Kantor Berita Jarrakposjambi, Minggu, (12/4).

“Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah” Bunyi Pasal 178 KUHP.

Andriansyah mengatakan bahwa tindakan menghalangi jenazah terdampak Covid-19 dapat lansung ditindak oleh pihak kepolisian setempat karena merupakan delik umum.
“Ini harus ditindak polisi, karena ini delik umum bukan delik aduan, jadi ketika ada tindakan tersebut polisi bisa langsung bergerak,” Ujarnya.

Pun Andriansyah mengatakan bahwa seharusnya selagi pemakaman sudah sesuai dengan protokol untuk memakamkan korban Covid-19, masyarakat tidak perlu khawatir dan berbondong-bondong datang melihat proses pemakaman karena sudah ada petugas yang memakamkan jenazah.
Dan yang terpenting bahwa kiranya Pemerintah serta tokoh masyarakat setempat dapat memberikan pemahaman kepada penduduk mengenai Covid-19 agar kejadian serupa tidak terulang.

Dalam kesempatan ini, Andriansyah berharap agar masyarakat tidak mengurangi rasa empati kepada korban hanya karena terlalu over dalam mewaspadai penyebaran Covid-19 ini.
“Harapannya kepada masyarakat bahwa kita boleh untuk waspada, tapi tidak menghilangkan rasa empati kita terhadap musibah orang lain,” Katanya.

Sebelumnya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengecam tindakan penduduk yang menolak pemakaman jenazah seorang perawat Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang yang dinyatakan meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 pada Kamis, (9/4) kemarin.

“Kami perawat Indonesia dengan jumlah lebih dari satu juta perawat mengecam keras atas tindakan penolakan jenazah yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” Kata Ketua Umum PPNI, Harif Fadhilah, dalam keterangan tertulis pada, Jumat (10/4). /Red-jarrakposjambi

Sumber : MediaJustitia.com

Editor ; Seno

Continue Reading

Berita

KPK Dorong Kanwil Pajak Kaltim Tagih Piutang Pajak Tambang

Published

on

By

Pada Sabtu, 13 Maret 2020

Balikpapan, JARRAKPOSJAMBI.COM |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkaian kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di Provinsi Kalimantan Timur mendorong Kepala dan jajaran Kantor Wilayah Pajak Provinsi Kalimantan Timur dan Utara untuk terus melakukan penagihan piutang pajak tambang terhadap para pelaku usaha terkait.

Sepanjang tahun 2019 KPK telah mendampingi proses penagihan tunggakan pajak pertambangan di Provinsi Kaltim senilai total Rp1,3 Triliun. Teridiri atas tagihan pajak di sektor mineral dan batubara (minerba) sebesar Rp879 Miliar dan dari sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp421,6 Miliar.

“Pengawasan pajak harus lebih berani dan maju ke depannya. Yang lebih penting dalam penanganan pelanggar pajak bukan semata sanksi penjara, tapi pengenaan denda yang lebih besar dari jumlah pelanggaran pajak,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Kantor DJP Kalimantan Timur dan Utara, Jalan Ruhui Rahayu No. 1, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 12 Maret 2020.

Kaltim saat ini, tambah Nawawi, sedang menjadi sorotan. Hal ini terkait dengan rencana pembangunan ibu kota baru. “KPK diminta Presiden mengawal proses pembangunan itu. Kami minta agar sinergitas dapat ditumbuhkan dalam pengelolaan pembangunan di Kaltim. Jangan lagi ada ego sektoral,” pesannya.

Dalam pertemuan tersebut Nawawi juga memantau langsung kemajuan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penerimaan pajak pertambangan.

Merespon pesan Wakil Ketua KPK, Kepala Kantor Pajak Wilayah Kalimantan Timur dan Utara Samon Jaya menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan bersama jajaran dan segenap mitra pemangku kepentingan di Kaltim.

“Kami menemukan beberapa wajib pajak sedang turun dalam usahanya. Kerja sama penanganan pajak dengan Bea dan Cukai dan ESDM telah berjalan baik. Kami selalu diikutsertakan dalam rapat perencanaan biaya dari tiap-tiap perusahaan yang ada di wilayah kami, sehingga sejak awal sudah diketahui potensi dari wajib pajak,” kata Samon.

Hadir dalam pertemuan tersebut selain Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kepala Kantor Pajak Wilayah Kaltimtara Samon Jaya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kaltim Rusman Hadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim Kusharyanto, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda Dwi Yanto, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata, dan Kepala KPP Pratama Kabupaten Tenggarong Arief Hartono.

Program Korsupgah KPK fokus mendampingi pemeritah daerah terkait 8 (delapan) area intervensi, yakni optimalisasi penerimaan daerah (OPD), manajemen aset daerah, tata kelola APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, manajemen ASN, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan manajemen dana desa.

Untuk mendorong program OPD dan manajemen aset daerah, dua tahun terakhir KPK fokus pada program tematik, yaitu penyelamatan aset daerah dan peningkatan pajak daerah termasuk dari penagihan piutang pajak. Kemajuan capaian 8 area intervensi ini dapat diakses melalui www.korsupgah.kpk.go.id. /hmskpk/jpj

Editor ; Dik Eno

Continue Reading

Trending