BeritaDaerah

Cegah Penyebaran Virus Covid-19 dan Brantas Mafia Pangan di Lampung, Dalam Program BPNT

Pada Selasa, 24 Maret 2020

Lampung, JARRAKPOSJAMBI.COM |Covid 19 merupakan virus yang menggempar indonesia dan dunia . Presiden Joko Widodo berjanji akan menggerahkan seluruh kekuatan untuk mengatasi wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

“Saya akan menggerakan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini. Baik permasalahan kesehatan dan masalah sosial ekonomi yang mengikutinya,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (20/3/2020). Sumber: liputan6.com

Dan 62 T, menteri keuangan akan mengganggarkan untuk kasus Corona.

Dalam mengatasi covid 19 ada beberapa straregi yang diakukan oleh pemerintah seperti “Lockdown” mengunci masuk keluar dari suatu wilayah/daerah/negara. “Social Distancing”Menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. “Karantina” Untuk yg sehat. Mengendalikan penyebaran penyakit dg membatasi perpindahan orang (mencegah perpindahan penyakit ke orang yg sehat). “Work From Home (WFH)”Bekerja dari rumah, serta kebijakan lainnya demi untuk mengatasi covid 19.

Inti dari kebijakan ini adalah bagaimana kita/warga harus banyak tinggal di rumah dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam situasi yang darurat ini pemerintah harus menyediakan kebutuhan warga, khusus bagi warga miskin seperti menyedia sembako, bagi warga miskin agar dapat bertahan dalam mengatasi masalah ini.

Membersihkan mafia pangan.
Program sembako yang dilakukan oleh pemerintah bagi warga miskin Pada tahun 2020, merupakan pengembangan dari Program Pangan Non Tunai (BPNT) dan yang berubah adalah Indeks bantuan dan jenis bahan pangan yang diberikan dan memperhatikan gizi dan bahan pangan yang diberikan. Arahan Presiden Republik Indonesia, pada tahun 2020 ini adanya perubahan Rp. 110.000 menjadi Rp. 150.000, kemudian bahannya diperluas, sekaligus program ini membantuan program pencegahan stunting karena adanya gizi yang diperhatikan. Pada bulan maret ada penambahan Rp. 50.000 menjadi Rp. 200.000, penambahan ini salah satu kebijakan untuk menangani permasalahan convid 19.

Kami dari beberapa lembaga yang tergabung dalam komite aksi kawal program presiden telah melakukan tekanan (aksi/demo) baik di pemerintah daerah maupun pada instansi yang terkait agar program sembako/BPNT sesuai berjalan dengan pedum.

Dalam hal ini pula, kami berjalan sesuai peran kami dalam Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang ini telah mengamanahkan secara tegas kepada masyarakat agar kiranya berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil investigasi tahun 2019 dan beberapa penggamatan tahun 2020 khususnya bulan januari dan februari, kami menduga sistem dalam penyaluran program sembako/BPNT ini tidak sesuai pedum (pedoman umum) dengan kata lain masih carut marut dan adanya carut marut ini dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Dan kami menduga salah satu suplyer BPNT/program sembako yaitu PT MJM melanggar pedum dalam penyaluran program ini. Seperti dalam penyaluran BPNT pada tahun 2019 di lampung tengah, dari uang Rp. 110.000, KPM hanya mendapatkan 8 kg beras dan 6 butir telur bila dihitung dengan harga pada waktu lau, 1 kg beras seharga 9.000 dan telur 1 butirnya seharga Rp. 1.500,-, bila dihitung keseluruhan maka selisihnya mencapai Rp 29.000. Bila dikalikan dengan jumlah KPM khususnya Lampung Tengah mencapai 98.000 di tahun 2019, jadi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp. 2.581.000.000,-/bulan, ini hanya khusus kabupaten lamteng. kemanakah dana ini?. Sama halnya tahun 2020 ini, selisih mencapai Rp. 20.000 an. PerKPM/Bulan

Maka kami berharap aparat penegak hukum dan instansi yang terkait untuk melakukan tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku, agar tidak menjadi penyelewengan dana yang sangat merugikan kita semua.

Kami percaya dan sangat yakin, kasus ini bisa diatasi kalau kita dapat mengontrol bersama, bekerjasama dan menjalankan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Brantas covid 19
Brantas mafia pangan
Subsidi warga miskin agar bisa bertahan di rumah. /Jrkposjbi

Penulis ; komite aksi kawal program presiden Koord. Herri Usman

Editor ; Seno

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close