HATI-HATI POLLING POLITIK YANG SESAT AKADEMIK – Jarrak POS
Connect with us

Kolom

HATI-HATI POLLING POLITIK YANG SESAT AKADEMIK

Published

on

Pada Minggu, 31 Mei 2020

JAKARTA, WWW.JARRAKPOSJAMBI.COM |Pagi ini masuk ke HP saya sebuah polling. Lalu saya recheck di google dengan mengetik kata kunci “polling 39570”. Saat release ini ditulis, polling tersebut masih bisa diakses. Pada bagian “Tentang Polling Ini” tertulis, “…dibuat pada 28/05/2020, jam 14:58 WIB”. Pada polling ini menawarkan dua pilihan yaitu, New Presiden dan New Normal.

Menurut saya, setidaknya ada empat hal menarik perlu diurai terkait dengan polling ini, yaitu sesat akademik, kurang mendidik, konteks tidak tepat, dan bisa mengandung aroma komunikasi politik prakmatis-transaksional. Mengapa?

Pertama, sesat akademik. Dengan memberikan pilihan New Presiden dan New Normal sebagai tindakan sesat akademik. Selain tidak memberikan peluang pilihan lain (tidak dua-duanya), dua pilihan ini sangat tidak setara satu dengan lain atau tidak dalam kelompok yang sama. New Presiden dan New Normal sangat tidak tidak logis disepadankan dan juga memutlakkan hanya pada dua pilihan dikotomi. Publik tidak diberikan kebebasan pilihan lain, yaitu tidak keduanya. Inilah yang saya sebut sebagai bentuk metode penelitian “memenjarakan” responden. Jadi, sesat akademik.

Dari aspek akademik, jika memberikan pilihan atau membedakan antara fenomena satu dengan lain harus berada pada “keluarga” yang sama atau sepadan. Misalnya, berikan tawaran pilihan antara zat cair dengan zat cair lain. Jangan padankan benda cair dengan benda padat, karena ciri, fungsi dan kegunaanya dari dua benda ini sudah memang berbeda (aksioma).

Jadi, memberikan pilihan New Presiden dan New Normal sangat tidak tepat. Contoh yang setara dan akademis, harusnya pilihan disodorkan ke responden yaitu, New Normal dan Not New Normal. Jangan padankan New Normal dengan New Presiden karena sudah berbeda dari aspek “habitat” sosialnya, fungsi dan kemanfaatannya. Untuk itu, saya menyarankan agar pilihan yang tersedia pada polling ini perlu dan segera direvisi.

Kedua, kurang mendidik. Selain tidak sepadan, dua pilihan tersebut sangat berpotensi menimbulkan sesat pikir dan bisa memanipulasi persepsi publik. Jadi, polling ini bisa menggangu upaya kita bersama menghalau dan mengatasi dampak virus Corona. Padahal sebaiknya, semua komponen dan berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk bidang politik, harus kita kerahkan dan bahu membahu melawan musuh kemanusiaan yaitu, Covid-19. Untuk itu, polling ini sebaiknya ditarik sementara untuk melakukan kajian holistik dan revisi pilihan yang ditawarkan agar mengandung unsur pendidikan.

Ketiga, konteks tidak tepat. Dengan menggunakan dua pilihan tersebut sangat tidak tepat konteksnya. Persoalan utama kita hadapi saat ini bukan komunikasi politik prakmatis, tetapi masalah kemanusiaan karena Covid-19. Karena itu, dasar pijak yang kita gunakan Sila Kedua dari Pancasila, yang mengandung dua nilai utama yaitu kemanusiaan yang adil dan kemanusian yang beradab.

Artinya, segala perilaku kita sebagai anak bangsa terkait dengan penanganan Covid-19 harus berbasis, bertindak dan mengedepankan kemanusiaan itu sendiri. Jadi, kita harus menghindari politik prakmatis seperti yang termuat pada dua pilihan tersebut.

Untuk itu, sebaiknya pilihan yang ditawarkan yaitu, New Nnrmal atau Not New Normal. Selain setara, hasil dari dua pilihan ini jauh lebih bermanfaat untuk mengevaluasi program dan kebijakan pemerintah dalam menentukan timing yang tepat menentukan saat berlakunya new normal.

Bahkan jika ditawarkan dua pilihan, yaitu New Presiden dan Not New Presiden, dari sudut kesetaraan memang masuk akal, namun tidak memenuhi unsur konteks, karena saat ini negeri kita tidak dalam agenda konteks Pilpres. Karena itu, sebagai karya akademik, sebaiknya polling harus kontekstual.

Keempat, bisa saja ada aroma komunikasi politik prakmatis-transaksional. Dengan mencantumkan salah satu pilihan New Presiden bisa tersirat makna komunikasi politik prakmatis transaksional. Setidaknya, polling ini berpotensi menggeser isu dari upaya negeri ini menghambat penyebaran dan mengatasi dapak Covid-19 ke rana politik prakmatis tertentu yang tidak produktif. Ini sangat disayangkan.

Terkait dengan uraian di atas, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini saya menyarankan kepada juru bicara (jubir) bidang politik dan pemerintahan di istana, tentu jika setuju dengan pandagan saya di atas, berkenan mewacanakan dan mem-viral-kan pemikiran-pemikiran seperti narasi di atas lebih proaktif, masif, tentu juga terstruktur dan sistematis agar publik mendapat pemahaman lain terhadap segala bentuk tindakan komunikasi politik prakmatis dan transaksional.

Jubir jangan sampai berpangku tangan sehingga terkesan membiarkan adanya polling sesat akademik berpotensi merugikan posisi pemerintahan Joko Widodo di ruang publik. Hati-hatilah terhadap polling politik yang sesat akademik karena berpotensi memanipulasi persepsi publik. Para Jubir harus lebih berkerja optimal, cepat dan juga harus cerdas. /Red-jarrakposjambi

Editor ; SA

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kolom

HUT Presiden Jokowi, Dr. Zahera Mega Utama, SE,MM Berikan Ucapan Melalui Karya Buku Ilmiah

Published

on

By

JAKARTA, WWW.JARRAKPOSJAMBI.COM |21 Juni 2020 adalah hari jadi Pak Jokowi, Beliau sebagai Pemimpin dan Presiden Kita Bangsa Indonesia untuk periode ke dua 2019-2024, tentunya harapan kita adalah bagaimana kita bisa mengawal dan membantu Beliau agar tetap amanah dalam perjuangannya membawa Bangsa yang besar ini menjadi Bangsa yang mempunyai Nama besar di dunia Internasional.

Kita tahu secara global, hampir semua Negara terkena musibah Wabah Pandemi Covid-19, Kita melihat bagaimana Bapak Jokowi membuat kebijakan yang selalu menomor satukan kepentingan Bangsa dan Masyarakat Indonesia agar bersatu padu untuk dapat melewati masa-masa sulit ini agar tetap survive dalam segala hal, baik di bidang kesehatan, dan bidang perekonomian masyarakat.

Kita mengenal beliau sebagai sosok Pemimpin yang Low Profile, melayani masyarakat dengan ketulusan, pekerja keras dan berkeinginan mengajak kita masyarakat bersatu dalam membangun negeri kita tercinta ini.Semoga di usia Bapak Jokowi , yang ke 59 ini. Harapan kita sebagai Masyarakat, teruslah bekerja untuk Rakyat, berbuat dan bertindaklah untuk kemajuan Bangsa, walau kita tau ada beberapa pihak yang mungkin tidak sepaham dan sependapat dengan Bapak Jokowi, Jadikanlah mereka sebagai cambut penyemangat Bapak Jokowi agar tetap berkarya dan berkerja tanpa lelah untuk Kebaikan Bangsa Indonesia.

Foto ; Dr. Zahra Mega Utama, SE,MM

Kekaguman Kami sebagai masyarakat Indonesia akan kami wujudkan dengan mensupport Bapak Jokowi dengan kegiatan yang membangun dan bermanfaat bagi Masyarakat. Izinkan Kami mempersembahkan Karya Buku yang khusus kami buat dari tiga Teman Team Dosen yang mempunyai apresiasi kepada Kinerja Bapak dalam Sebuah Buku yang kami tulis berjudul Tinjauan Gaya Kepemimpinan Jokowi, Buku ini memberikan gambaran bagaimana style Bapak Jokowi Memimpin Bangsa Indonesia dengan Gaya yang Sederhana, Kuat dan fokus.

Sekali lagi Selamat Ulang Tahun Bapak Presiden Ku … doa kami akan bersama di dalam setiap langka kepemimpinan Bapak.. terimakasih atas dedikasi Bapak selama ini. /Red-jarrakposjambi

Editor ; Seno

Continue Reading

Kolom

BELAJAR DARI SEJARAH, PEDIHNYA BERPISAH PERKAWANAN KARENA IDEOLOGI ATAU PERSEPSI

Published

on

By

Pada Kamis, 11 Juni 2020

(Suny-Siah, Pakistan-Hindustan, dan NU-Muhammadiyah)

JAKARTA, WWW.JARRAKPOSJAMBI.COM |Maaf tulisannya panjang, sisihkan waktu agar tak gagal paham dan agar ada mqnfaatnya

Sejarah kehidupan manusia berputar terus, sehingga kisah persaudaraan atau pertemanan yang sudah lama berlangsung, harus berpisah karena perbedaan yang sangat keras, sehingga sulit dicari titik tengah atau titik temunya. Kisah perpisahan perkawanan banyak dalam sejarah, tapi saya ambil tiga saja yang saya hafal ceritanya, walaupun ini adalah juga versi Koesmawan sebagai penulisnya, tak usah kaget bila orang lain bercerita, mungkin berbeda dengan postingan ini.

Ada tiga kisah mau saya posting disini: (a) Kisah berbedanya Suni dan Shiah. (b). Kisah berpisahnya Pakistan dari Hindustan (India), (c) Kisah berbedanya NU dan Muhammadiyah. Dua hal yang Koesmawan tonjolkan disini yakni (1). Argumen Berpisahnya itu, kuat dan masuk akal. Maksudnya, tak ada istilah, pokoknya pisah (2). Perpisahan itu, terus ada hingga kini, bahkan hingga hari kiamat, kemungkinan besar, tetap eksis, (3). Apa konsekuensi atau dampak dari pisah perkawanan itu (4). Solusi-solusi seperti apa yang sangat positip untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Saya heran kepada ayah kandung saya almarhum, mengapa saya sekolah di ITB, sekolah ke insinyuran, harus belajar sejarah, ternyata, hasil pembicaaraan saya dengan Drs Bachrum Rangkuti, Sekjend Depag tahun 1975, kata beliau ilmu sejarah itu adalah (a) Ilmu tentang masa lalu, segala hal hal yang relevan tentang masa lalu dicatat dan dipahami, mengapa terjadi, apa motifnya dan apa konsekuensinya, (b) Ilmu masa kini. Berdasar apa yang dicontoh pada masa lalu, dikerjakan sekarang. Kesalahan diperbaiki, hal yang sudah baik dikembangkan kearah hal yang lebih baik lagi. (c). Ilmu tentang masa depan.

Antisipasi apa yang akan terjadi dimasa depan sesuatu, ;problem apa yang akan timbul dan skenario apa yang harus kita susun agar tujuan tercapai. Melalui skenario, bisa diperkirakan cara mengatasinya. Ternyata, sejarah itu penting sekali bagi apapun profesi saudara. Jika anda alumni insdinyur, pasti ada sejarah perkembangan teknologi. Jika saudara belajar ilmu ekonomi, pasti ada sejarah pemikiran- pemikir ekonomi. Bila anda kuliah di Fakultas Kedokteran, pasti ada sejarah ilmu kedokteran.

SUNNY-SHIAH

Sewaktu Rasulullah SAW wafat, terjadi selisih pendapat tentang siapa pengganti beliau. Ada dua pendapat. Pertama, sesuai dengan ajaran Rasul (sunnah Rasul), maka harus diadakan pemilihan secara terbuka. Siapapun boleh memilih, nanti yang terbanyak sebagai pengganti Rasul, yakni sebagai kalifah, pemberi putusan dan pemberi nasehat. Inilah yang selanjutnya disebut Kaum Sunah, selanjutnya disebut Sunny. Kelak ini akan banyak di Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, pokoknya di sebagian besar Umat Islam, ajaran kaum Sunny lebih dominan.

Pendapat kedua, “ harus keluarga nabi” atau Ahlul Bait. Kelompok ini disebut Shiah, artinya Pendukung Ahlul Bait. Adapun Shiah, terbesar di Iran, lalu Irak, Pakistan. Di negara lain, selalu ada hanya sedikit,. Termasuk di Indonesia, saat ini paling sedikit. Pada awalnya, perbedaan ibadah Sunny-Shiah tidak kelihatan, tapi ketika dominan di Iran, maka Kitab Al Qurannya berbeda, Nabi-nabi serta kisah kisah berbeda, sehingga, jangan heran ada kisah versi Shiah.

Apa yang menarik hati saya membahasnya, ialah, argumen-argumen yang memang kuat. Kaum Sunny jelas bahwa, ketika Rasululloh wafat, maka ikuti anjuran beliau agar demokratis. Pilihlah yang dianggap terbaik oleh semua pihak. Sementara Shiah berpendapat, belum waktunya berbuat demokratis bebas seperti itu. Mengapa? Kan mayoitas umat islam saat itu, kurang terdidik, maka lebih baik pegang hadis nabi sbb, “ Bila aku ini ilmu, maka Ali adalah kuncinya”. Ini suatu sinyal dari Nabi SAW bahwa Ali-lah yang tepat melanjutkan kepemimpinan Nabi SAW. Itu argumennya, adapun akibat selisih ini, konsekuensinya ialah, saling berperang antar saudara muslim.

Sehingga dari empat sahabat nabi, hanya Abubakar R.A yang meninggal biasa. Adapun tiga sahabat, Usman bin Affan RA. Umar bin Khatab dan Ali Bin Abu Thalib, semua gugur, dibunuh karena perbedaan pendapat tadi Sunny dan Shiah. Hingga akhir ini, ada ISIS (Islamic State Irak dan Suriah), juga mengandung pertentangan Sunny Shiah. Padahal yang bermain bukan ideologi lagi, tetapi upaya pabrik senjata di Amerika dan Rusia yang berlomba menjual kepada kaum muslimin yang berperang. Sungguh pedih membaca sejarah ini.

PAKISTAN -HINDUSTAN

Pakistan dan Hindustan atau Pakistan dan India, semula hanya ada satu negara yakni India, yang mayoritas beragama Hindu, sehingga disebut Hindustan. Setelah berhasil memerdekakan diri dari Ingggris, maka para pejuangnya, antara lain Mahatma Gandhi bermusayawarah untuk membangun negara Bersama antara Umat Muslim dan Umat Hindu. Nah saat musyawarah itu, terjadilah dialog yang mengharukan antara Mahatma Gandhi (Hindu) dan Ali Jinnah (Muslim). “ Wahai Ali Jinnah, apakah kamu bersedia kita berada dalam satu negara tetapi saling menghargai antar Muslim dan Hindu, sehingga bisa bergantian jadi pemimpin negara satu ini, India”.

Rupanya, kaum Muslimin, merasa tidak mungkin bersatu dalam satu negara yang mayoritas muslim, bagaimana kita menentukan hukum. Maka Ali Jinnah berkata, “ Kami sudah mantap, kita berpisah’. Maka meneteslah air mata Mahatma Gandhi berdirilah dua negara yang semula bersaudara kini terpisah India dan Pakistan. Keduanya sangat berwibawa karena memiliki Pabrik Nuklir dan senjata Nuklir. Selanjutnya, kaum muslimin itu yang semula Pakistan Barat dan Pakistan Timur, pecah juga dengan melalui peperangan menjadi Bangladesh. Kurang paham saya, apakah dasarnya Sunny-Shiah. Semoga ada yang bisa menjawab. Apa alasan bangkladesh memisahkan diri.

NU dan MUHAMMADIYAH

Semula umat islam di Indonesia hanya satu saja, tidak ada aliran, apakah berupa ideologi ataukah organisasi, sebutlah NU dan Muhammadiyah. Maaf saya menyederhanakan menjadi dua, karena yang lain boleh dikata, mirip. Misalnya; Persis dan Al Irsyad, mirip Muhammadiyah. Lalu, Assyafiiyah. Al Hamidiyaah, mirip NU. Alasan apalagi yang membuat jadi sederhana?. Alasan lain ialah, sumbangannya kepada pergerakan, sejak zaman dulu hingga akhir-akhir ini, untuk kepentingan politik, maka selalu disebut NU dan Muhammadiyah.

Seolah menjadi “:Syarat”. Siapapun presiden di Indonesia, harus membawa anggota atau tokoh NU dan Muhammadiyah menjadi Menteri. Sehingga seperti ada konvensi, misalnya NU untuk mentri agama atau mentri lain. Muhammadiyah untuk mentri Pendidikan dan Sosial. Adapun kementrian lain, tak perlu membawa nama itu, cukup dipandang keahliannya. Tentu saja unsur pembagian politik karena dukungan, itulah fatsun politik.

Bagaimana di dunia ini bisa terjadi ada NU dan Muahmmadiyah. Alkisah pada awal abad kedua puluh, pergilah tiga orang bernama Ahmad ke Mekah untuk belajar ilmu, yakni Ahmad Dahlan. Ahmad Hasan dan Ahmad Syurkati. Ketiganya mempunyai ide sama yakni pemurnian ajaran islam. Karena, ajaran Islam ini telah terkontaminasi oleh penyakit TBC. Kependekan dari Tachayul, Khurafat dan Bid’ah. Tahayul, contoh awas jangan berdiri ditengah pintu, pamali kata orang tua. Khurafat, gunakan cincin ini, maka gadis gadis cantik semacam LM, CT dan NM akan tertarik oleh cincin ini. Serta Bid-ah. Melebih-lebihkan ajaran.

Mau sholat cukup niat dalam hati, ya ditambah Usholi. Subuh, cukup seperti biasa, rakaat kedua, pake Doa Qunut. Jumat. Adzan dua kali, itu semua melebih lebih lebihkan. Itu semua BID’AH. Bidah itu sesat, dan yang sesat itu masuk neraka. Demikianlah dihembus hembus supaya berkelahi antar sesame muslim. Padahal pesan nabi, sesama muslim itu bersaudara dan damaikanlah antara keduanya. Apa yang dibawa tiga Ahmad itu?. Ternyata pemurnian Islam, atau Purifikasi ajaran agama islam. Jargonnya ialah, “ Kembali ke Al Quran dan Sunnah” . Itu berasal dari Sumber Utamanya, Ibnu Thaimiyah. Ironisnya, kuburan Ibnu Thaimiyah yang purifikasi ajaran islam, kini malah dipuja puja orang.

Ketiga Ahmad itu mendirikan organisasi yakni Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) turunannya Amien Rais-Ketua MPR, Ahmad Hasan (PERSIS) turunannya Yusril Ihrza Mahendra-Mentri Hukum dan HAM dan Ahmad Syurkati (Al Irsyad) turunannya Anies Baswedan-Mendiknas, Gubernur DKI. Para Ulama lain yang berbeda pendapat berpendirian agar, “ kita patuhi ulama terdahulu yang hebat, yakni empat ulama yaitu Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki”. Umat Islam tidak usah buat sendiri mazhab atau pendirian, karerna belum semua pinter, seperti zaman Shiah dulu, sudah DUKUNG saja ULAMA atau Nahdatul Ulama, maka muncullah NU, kelak menurunkan Abdurahman Wahied- Presiden RI-Ketua NU.

Solusi apa yang dimainkan orang-orang terpelajar, agar NU dan Muhammadiyah, cukuplah berbeda dalam ibadah, tetapi bersatu dalam muamalah. Dibuatlah solusi sbb: agar terjadi penjatahan, Mentri Agama NU, Mentri Pendidikan Muhammadiyah. Agar jaga mulut, jangan ada kata-kata yang menyakitkan satu pihak. Misalnya, “ jauhi tukang bidah”. Ini bisa menyakitkan. Lebih baik cari hal hal yang bisa diterima kedua pihak. Misal, kalau air banyak, berwudulah mirip Muhammadiyah. Kalau air kurang berwudulah mirip NU.

Salat Taraweh, ada yang bergerak hingga delapan rakaat, berjamaah. Yang mau sebelas, teruskan witir tiga rakaat di rumah. Yang mau 23 rakaat, hayu teruskan. Kisah Buya Hamka dan Idham Khalid yang melegenda. Buya Hamka jadi Imam Subuh, pake qunut. Geger sudah. “ Buya Apakah Muhammadiyah sudah berubah jadi pake qunut. Jawab Buya, “ Saya ingin menghargai warga NU”. Besoknya dibalas Idham Khalid, “ Subuh Salat tak pake qunut”. Selesai salat malah tersenyum, “ Kok NU gak pake qunut”. Ahirnya, semua tersenyum kemenangan semua pihak.

Ada lagi kalimat yang menyenangkan semua pihak. K.H. Hasyim Mujadi, ketika warga MU Jawa Timur, melihat bulan, sehingga lebarannya bareng dengan Muhammadiyah. Wartawan bertanya, “Pak Kyai, kapan lebaran NU pak”. Dengan senyum, “ Kami ikut Muhammadiyah saja”. Senang amat Warga Muhammadiyah mendengarnya, padahal mereka tahu, karena Warga NU sudah lihat bulan. Tapi KH Hasyim Mujadi pandai sekali memilih kata-kata.

Akhirnya saya ingin menutup tulisan ini dengan statement sbb “ Kejahatan itu terjadi, bukan disebabkan oleh para penjahat yang hebat hebat, Tapi, disebabkan oleh diamnya orang-orang pinter yang bisa meredam kejahatan”. Demikian halnya, jika perbedaan pendapat menjurus menjadi pertentangan bahkan hingga perang saudara, bukan karena adanya para penjahat, akan tetapi disebabkan diamnya orang-orang terpelajar yang bisa menghapus atau meredam pertentangan dengan akal budinya. Kesinilah tulisan ini dibuat agar bisa dimanfaatkan untuk persatuan bangsa. Semoga bangsaku semakin jaya. /Redaksi-jarrakposjambi/Danu

Editor ; Seno

Continue Reading

Kolom

Menakar Pilkada Desember 2020

Published

on

By

Pada Rabu, 3 Juni 2020

LAMPUNG, WWW.JARRAKPOSJAMBI.COM |Sudah menjadi konsensus nasional bahwa mekanisme ketatanegaraan Indonesia dalam menetapkan Kepala Daerah (baca : dan Wakil Kepala Daerah) yang akan menjalankan pemerintahan di daerah dalam batas waktu tertentu sebagai wujud kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (termasuk perubahan dan UU sebelumnya).

Menurut catatan, pasca reformasi 1998, pengaturan tentang pemilihan kepala daerah menjadi objek hukum yang paling dinamis pengaturannya mengingat UU yang dijadikan landasan hukum Pilkada menjadi UU yang paling banyak mengalami perubahan sejak awal pertama kali diselenggarakannya Pilkada (langsung) melalui UU 32 Tahun 2004 yang ketika itu pengaturan landasan Pilkada masih tergabung dalam UU Pemerintahan Daerah hingga diterbitkan UU tersendiri tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Perppu-Perppu perubahannya, terbaru adalah Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk menunda pelaksanaan hari pencoblosan dan untuk menentukan kembali waktu pencoblosan yaitu 9 Desember 2020 untuk Pilkada serempak 2020 sebagaimana disepakati oleh Pemerintah, DPR dan KPU yang tahapannya sempat terhenti dikarena wabah pandemic covid 19 yang melanda dunia dan juga Indonesia.

Adalah menjadi amanah UU nomor 10 Tahun 2016 dimana sekiranya ada 270 daerah seluruh Indonesia akan melakukan peremajaan atau pergantian kepemimpinan kepala daerahnya yang periodenya akan berakhir ditahun 2020/2021 dan waktu pencoblosannya sudah ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara pada tanggal 23 September 2020 serta tahapannya sudah dimulai sejak November 2019 yang lalu. Namun sudah menjadi Qadarullah, dunia termasuk Indonesia menghadapi wabah pandemic covid 19. Bencana kesehatan yang melanda beberapa wilayah
Indonesia ini, “memaksa” Pemerintah dan warganya untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian guna menekan seminimal mungkin agar pandemic covid 19 tidak menimbulkan korban jiwa yang melimpah serta tidak terlalu berdampak pada sector kehidupan yang lain.

Bukan saja berakibat pada sector kesehatan, dimana pemerintah melalui para tenaga medis dan rumah sakit, bahkan sampai harus mendirikan rumah sakit darurat untuk mecatat, memantau,
merawat dan bahkan sampai memakamkan secara khusus terhadap korban jiwa yang disebabkan oleh serangan/ terinfeksi virus corona diseases, pada beberapa daerah yang dinyatakan sebagai ‘turbulence” pandemic covid 19 harus dilakukan PSBB, moda transfortasi umum dibatasi bahkan ada yang dihentikan, penduduk diminta untuk stay at home, ruang aktivitas ekonomi terganggu, mall ditutup, pabrik-pabrik ditutup, sekolah-sekolah diliburkan (siswa belajar secara daring dari rumah), masjid dan rumah ibadah ditutup, tidak boleh ada kerumunan, jaga jarak, rapat dan pertemuan secara virtual, bahkan shalat tharawih dan shalat ied hari rayapun dari rumah dan semua akitivitas kehidupan menjadi disesuaikan, terganggu bahkan dihentikan, seolah peradaban dunia ini “dipaksa” untuk berubah, bahkan ada yang menyebutnya reinstallation live for the world.

Pemerintah mempunyai strategi menghadapi dan mengatasi pandemic dan dampak covid 19 dengan focus pada 3 hal, pertama: sektor kesehatan, kedua: sektor ekonomi dan yang ketiga : adalah dampak social. Ketiga pilihan strategi inilah menjadi focus dan pilihan untuk mengamankan dan meyelamatkan bangsa ini dari kerugian akibat pandemic covid 19. Dan pilihan strategi inipun laah sekiranya yang dijadikan parameter untuk menyatakan pandemic covid 19 sudah mampu diimbangi (baca: bersahabat) untuk ditekan dan diantisipasi penularannya dari kacamata kesehatan, sehingga juga bisa mulai secara bertahap menyesuaiakan sektor kehidupan ekonomi dan dampak social lainya, meskipun hingga saat ini WHO, Pemerintah dan ahli-ahli kesehatan belum dapat memastikan sampaikan kapan wabah covid 19 ini akan berakhir.

Pilkada di Tengah Wabah Corona

Sebagai sebuah konsekuesni kehidupan global, yang tentu saja kita rasakan tidak ada lagi batas-batas negara secara absolute, memungkinkan kita untuk dapat “melirik” apa saja yang terjadi di
Negara lain dalam hal menghadapi dan mengantisipasi penanganan pendemi covid 19. Ketika banyak Negara sudah mulai melonggarkan lock down nya dengan membuka akses kehidupan warganya, perbatasannya dan aktivas penduduk, maka kita Indonesia juga mulai menyesuaikan dengan melonggarkan dan memulai aktivitas kehiduoannya dengan tatanan new normal life, kehidupan normal baru dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pun demikian juga salah satu narasi yang diungkapkan oleh Mendagri dalam rapat bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU, bahwa negara-negara di dunia tidak ada yang menunda proses pemilu nya hingga tahun 2021 dan tetap menyelenggarakan proses pemilunya ditahun 2020. Kesimpulan rapat anatara
ketiga unsur itu pun mensyaratkan; bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas covid 19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Dan selanjutnya untuk keperluan tersebut, DPR RI melalui Komisi II mempersilahkan kepada Penyelenggaran pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) untuk mengajukan anggaran tambahan yang diperlukan.

Secara norma, kesimpulan rapat tersebut adalah sesuatu yang bersifat prospektif, akomodatif dan memenuhi prinsip demokrasi. Tetapi barangkali secara aplikatif, tentu hal itu patut untuk
kita cermati, awasi dan bahkan kita lindungi dengan aturan hukum yang adil dan memberikan arahan serta jaminan bahwa kesimpulan rapat itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya (fungsi hukum sebagai alat menata masayarakat, law as a tool of social engineering).

Bahwa kesimpulan rapat itu perlu untuk ditindaklanjuti oleh regulasi, bukanlah merupakan suatu kekhawatiran berlebihan tanpa alasan. Pilkada sebagai implementasi hak kedaulatan rakyat
dalam memilih calon kepala daerah di daerahnya sebagaimana disyaratkan dalam kesimpulan rapat antara Pemerintah (Mendagri), DPR RI dan KPU harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang diantaranya adil, sesuai hukum, luber (langsung, umum, bebas dan rahasia).

Belum lama ini, secara berturut-turut Prsiden Joko Widodo, Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK), Mendagri juga Bawaslu RI sudah memberikan attention dan me-warning para Kepala Daerah untuk tidak mempolitisasi bantuan penanganan covid 19 untuk kepentingan pribadi atau golongan, hal ini menyusul banyaknya temuan dan juga laporan masyarakat adanya labelisasi foto dan atau nama Kepala Daeran (terutama mereka yang akan maju kembali sebagai incumbent dalam kontestasi Pilkada), belum lagi juga kemungkian kepala Daerah sebagai incumbent bisa tetap mobile bertatap muka dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat, padahal bantuan tersebut bersumber dari pemerintah diatasnya atau bersumber dari alokasi dana pemerintah (daerah) dan lain sebagainya yang berbagai kesempatan dapat dinilai menguntungkan incumbent yang nanti pada saatnya akan sama-sama bertarung memperutkan suara dukungan masyarakat pemilihnya.

Pada tataran ini banyak kalangan “curiga” akan terjadi suasana unfair bila Pilkada diselanggarakan didalam rezim periode Kepala Daerah yang incumbent atau keluaraga/ kroni politiknya yang akan maju sebagai calon yang akan bertarung dalam Pilkada, disamping tentu juga mentalitas kesiapan warga secara keselurhan yang sedang mengalami wabah covid-19 tentu menjadi pertimbangan.

Kalau Negara lain sebagaimana dinarasikan oleh Mendagri tetap menyelenggrakan proses Pemilu di negaranya, contoh di korea selatan misalnya, tentu sikap disiplin warganya serta kesiapan supra dan infra struktur politik di sana berbeda keadaannya dengan di Indonesia, meskipun
dalam wabah yang sama. Tentu ini juga sebaiknya jadi pertimbangan apakah hari pencobosan Pilkada serempak di Indonesia tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang cukup pantas untuk bisa dilaksanakan.

Regulasi Antisipasi Wabah Pandemi

Jalan tengah agar penyelenggaraan pilkada tersebut dapat berjalan, memenuhi harapan sesuai butir kesimpulan rapat antara Pemerintah, DPR dan KPU, serta menghasilkan Kepala Daerah yang legitimate, maka berbagai peluang dan kemungkian untuk terbitnya rasa dan peluang unfair dalam kontestasi mendapatakan dukungan pemilih dalam Pilkada adalah mengidentifikasi,
mengantisipasi sekaligus memagari agar terhadap setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi, yaitu dengan cara merekonstruksikan nya menjadi hukum dalam sebuah regulasi yang transparan, terukur dan pasti.

Bukan saja bagaimana perlu diatur tentang prilaku Kepala Daerah (incumbent dalam kontestasi Pilkada) yang harus dibuat jarak (distancing), agar menutup peluang terjadinya politisasi bantuan Covid-19 kepada masyarakat. Juga perlu diantisipasi dengan rumusan aturan yang terukurtentang bagaimana pelaksanaan tahapan Pilkada itu harus “berkoordinasi” dengan Gugus Tugas
covid 19, bukankah sesuai “perintah” Mendagri bahwa seluruh Kepala Daerah (termasuk incumbent Pilkada di daerahnya) adalah ex officio selaku ketua Gugus Tugas covid 19 di daerahnya masing-masing, hal ini penting agar tidak terjadi conflict of interest didalam pengelolaannya, bila dipandang perlu, bagi Kepala Daerah yang incumbent dalam kontestasi Pilkada untuk tdk diberikan tugas sebagai ketua Guus Tugas covid 19 di daerah nya selama 6 bulan sebelum hari pencoblosan Pilkada. sebag bagaimana mungkin tahapan pilkada itu bisa berjalan fair manakala harus dikoordinasdikan kepada Gugus Tugas covid 19, sementara ketua Gugus Tugas tersebut adalah juga peserta atau calon yang akan ikut kontestasi Pilkada dimaksud, bukankah hal itu sama saja dengan istilah “melaporkan belanda pada tuannya”.

Karena pendemi covid 19 ini bersifat Qadarullah, tentu penulis sependapat dengan semangat yang dilontarkan oleh Ketua Komisi II DPR RI tentang kenapa Pilkada tetap diupayakan hari pencoblosannya 9 Desember 2020; “kita jangan menyerah pada keadaan” karena belum ada jaminan pandemic covid 19 ini kapan akan berakhir. Dan juga mengutip ayat Al Quran yang artinya berbunyi : bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, manakala kaum itu sendiri
tidak mau merubahnya. Kita tentu sepakat dan men-support bahwa pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 adalah dalam kerangka untuk membuat tatanan kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah yang lebih baik (perubahan), apalagi untuk mencapai tujuan tersebut mengeluarkan anggaran dari pemerintah (baca: rakyat) yang tidak sedikit. Dan kita dapat membayangkan bahwa penyelengaraan Pilkada 2020 ini akan mendapatkan anggaran tambahan dari anggran yang telah disiapkan oleh Pemerintah (daerah) mengingat pelasanaannya akan menyesyaikan dan mematuhi protocol kesehatan, tentu saja akan ada tambahan untuk anggaran APD dan lain-lain.

Tujuan bernegara (termasuk didalamnya menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah) adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Alat ukur dasar kesejahteraan masyarakat itu
terletak pada kesehatan (jaminan kesehatan masyarakatnya), ekonomi masyarakatnya dan juga pendidikan masyarakatnya. Maka oleh karena itu, dalam kerangka mencapai tujuan
mensejahterakan rakyat tersebut, kita mesti juga sungguh-sungguh menjaga marwah prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada yang meskipun dilaksanakan ditengah wabah covid 19
yang melanda bangsa, namun pelaksanaannya tetap berjalan sebagaimana norma yang diharapkan dalam kesimpulan rapat antara Pemerintah, DPR dan KPU serta menghasilkan Kepala Daerah yang mumpuni dan legitimate karena berjalan secara fair, aman dan demokratis. Sebagai anak bangsa, kita juga bisa urun rembuk, agar kiranya hal tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan.

Kita boleh memastikan, bahwa jangan sampai para unsur Pemerintah, DPR dan KPU sedang tersenyum optimis kepada rakyat terutama yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada, sementara rakyatnya tidak membalas senyum tersebut, bahkan tidak tahu bila ke tiga unsur tersebut (Pemerintah, DPR, KPU) sedang tersenyum kepada rakyatnya, karena ternyata mereka tersenyum dalam masker yang mereka gunakan karena mengikuti protokol kesehatan. /Red-jarrakposjambi

Editor ; SA

Continue Reading

Trending